Radarbadung.jawapos.com– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai memantau perkembangan krisis bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Hasil pemantauan pada Sabtu (17/10/2026) menunjukkan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai terurai.
Meski demikian, pembelian BBM masih dibatasi dan kebijakan ganjil genap untuk pembelian Pertalite masih diberlakukan.
Pemantauan tersebut dilakukan Pigai bersama Staf Khusus Menteri HAM Thomas Horming dan Tim Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali.
Sehari sebelumnya, Jumat (16/10), antrean kendaraan masih terlihat panjang di sejumlah SPBU.
Namun, pada Sabtu (17/10), kondisi di beberapa lokasi mulai membaik, bahkan pelayanan terlihat relatif normal seperti hari biasa.
Pigai menjelaskan, antrean panjang menjadi perhatian karena BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat.
Ketersediaan bahan bakar sangat berpengaruh terhadap aktivitas pekerja, pelaku usaha, serta warga yang mengandalkan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Perubahan kondisi antrean tersebut terlihat pada hari pertama penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite.
Kebijakan yang berlaku pada 17–19 Oktober 2026 itu menjadi salah satu langkah untuk mengatur pembelian BBM sekaligus mengurai antrean di SPBU.
