Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat!

D
Penulis: Donny Tabelak❯
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution tampak tertunduk dalam persidangan KKEP Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11). Dia disanksi PTDH dan telah menyatakan banding atas putusan tersebut. (Dokumen Polri)
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution tampak tertunduk dalam persidangan KKEP Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11). Dia disanksi PTDH dan telah menyatakan banding atas putusan tersebut. (Dokumen Polri)

Advertisement

Radarbadung.jawapos.com— Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Keputusan tegas ini diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11).

Jenderal bintang dua tersebut terbukti melakukan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya, sehingga menjeratnya dalam berbagai pasal berlapis.

Advertisement

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022.

Perincian pelanggaran tersebut meliputi: Pasal 5 Ayat (1) Huruf C dan Huruf G: Terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan.

Pasal 8 Huruf C Angka 1: Terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.

Advertisement

Pasal 11 Ayat (1) Huruf A dan Huruf B: Terkait larangan dalam etika kelembagaan yang tidak ditaati oleh terduga pelanggar.

"Dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar AS (Ahrie) saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," beber Isir kepada awak media.

Dalam potongan video persidangan yang dibagikan Mabes Polri, tampak Ahrie tertunduk lesu selama menjalani persidangan maraton yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul 20.00 WIB.

Meski sempat menyampaikan pembelaan, majelis sidang KKEP Polri yang dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko memutuskan bahwa mantan Kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri itu terbukti sah dan meyakinkan melanggar seluruh pasal yang disangkakan.

Advertisement

Artikel Terkait

Kapolri Bentuk Tim Khusus, Dugaan Makar di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Diusut

Kapolri Bentuk Tim Khusus, Dugaan Makar di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Diusut

Kapolri Jenderal Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan makar yang mencuat di balik kasus penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim yang dipimpin Kabareskrim Polri itu kini

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Melebar, Yusril Ungkap Upaya Lumpuhkan Presiden hingga Pembunuhan

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Melebar, Yusril Ungkap Upaya Lumpuhkan Presiden hingga Pembunuhan

Kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza

Dari Kasus Penyadapan, Presiden Prabowo Panggil 10 Mantan Kapolri, Idham Azis Absen

Dari Kasus Penyadapan, Presiden Prabowo Panggil 10 Mantan Kapolri, Idham Azis Absen

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Pertemuan yang berlangsung di tengah mencuatnya dugaan penyadap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer