Radarbadung.jawapos.com- Warga Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Badung, mengaku kesal karena akses jalan ditutup oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) pada Senin tanggal 22 September 2025.
Warga Giri Dharma lalu datang ke kantor DPRD Bali. Pertemuan itu dipimpin oleh Komisi I DPRD Provinsi Bali yang memfasilitasi pertemuan antara Kuasa Hukum yang mewakili PT. Garuda Adhimatra Indonesia atau Garuda Wisnu Kencana Cultural Park (GWK) dan Masyarakat Desa Ungasan Banjar Giri Dharma.
Manajemen GWK membenarkan terkait pemagaran kawasan yang mencakup jalan di dalam kawasan GWK.
GWK pun menyayangkan terbitnya rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali untuk meminta pihak GWK melakukan pembongkaran pagar dalam jangka waktu satu minggu.
Dan jika pihak GWK tidak melakukan pembongkaran tersebut, maka masyarakat didampingi oleh DPRD Bali bersama dengan Satpol PP akan melakukan pembongkaran pagar tersebut.
Dijelaskan, pemagaran yang dilakukan oleh pihak GWK sudah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Pun dengan adanya Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pemagaran pada tanggal 30 April 2024 dan 10 Juli 2024 yang akhirnya pemagaran dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 20 September 2024.
Dimana dalam hal ini, pihak GWK sudah menyampaikan rencana kegiatan pemagaran tersebut.
Pemagaran yang dilakukan oleh pihak GWK dilakukan di atas tanah milik PT. Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN), sehingga pihak GWK dalam hal ini berkapasitas untuk melakukan pendirian pagar tersebut.
”Garuda Wisnu Kencana Cultural Park adalah Ikon Nasional Negara yang sudah diserahkan kepada UNESCO dimana menjadi lambang kebudayaan Indonesia dan pariwisata Internasional, yang mana di dalamnya bergantung nafkah ratusan Kepala Keluarga yang juga merupakan penduduk lokal Bali,” kata pihak GWK.
Akses jalan kepada masyarakat merupakan salah satu ranah dan kewenangan pemerintah.
Demikian pula terhadap hal tersebut, pihak GWK tetap siap berkontribusi untuk mendukung pemerintah khususnya dalam mencari solusi untuk penyediaan akses jalan tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging mengatakan, telah mengecek dan hasil sementara jalan tersebut diperuntukkan untuk jalan bukan akses GWK.
Namun perlu diperdalam dengan verifikasi. Laporannya itu memang akses jalan, perlu verifikasi kembali mencocokkan data di BPN.
”Memang salah itu harusnya jalan mesti akses masyarakat juga bukan GWK,” jelasnya.
Daging menerangkan, misalkan hasil verifikasi itu akses jalan umum maka GWK harus membuka dan membongkar temboknya.
Terlebih ada Permen ATR 18 tahun 2021 ada larangan menutup akses bidang tanah.
”Kami belum (komunikasi,red). Kami cek supaya tidak simpang siur,” tandas Daging.
Sementara itu, dikonfirmasi dengan Bendesa Ungasan yang juga Wakil Ketua I DPRD Bali, Disel Astawa mengungkapkan bahwa pihak Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park telah menghibahkan jalan untuk akses masyarakat.
Ia juga menanggapi pihak GWK yang menyayangkan rekomendasi DPRD Bali untuk membongkar akses jalan yang ditutup dengan pagar tembok tinggi.
Disel mempertanyakan PT GAIN yang buat itu tetap jalan untuk masyarakat.” Kenapa itu ditutup dengan tembok beton?” ujar Disel Astawa saat dihubungi.***
