Duh, Ada 54 Siswa SD-SMP Putus Sekolah, Terbanyak di Kecamatan Kintamani
Radarbadung.jawapos.com- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangli, mencatat ada sebanyak 54 anak usia sekolah tingkat SD-SMP di Kabupaten Bangli putus sekolah per 9 Desember 2025.
Sejumlah faktor menjadi latar belakang anak-anak tersebut memutuskan putus sekolah. Di antaranya ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, sekolah dan internal siswa itu sendiri.
Kasi Kurikulum Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Disdikpora Klungkung, I Nyoman Darmawan membeberkan, 54 siswa putus sekolah tersebut terdiri dari 21 siswa tingkat SD dan 33 siswa tingkat SMP.
Siswa putus sekolah paling banyak terjadi di Kecamatan Kintamani, yakni 49 siswa yang terdiri dari 21 siswa tingkat SD dan 28 siswa tingkat SMP.
”Kemudian di Kecamatan Tembuku ada sebanyak 5 siswa SMP putus sekolah. Sementara si Kecamatan Bangli dan Susut nihil,” bebernya.
Dibeberkannya setidaknya ada 5 faktor penyebab terjadinya puluhan anak tersebut putus sekolah.
Di antaranya faktor ekonomi, yakni terbatasnya biaya pendidikan, orang tua lebih memprioritaskan anak bekerja dan kondisi keluarga kurang mampu.
Faktor keluarga, yakni kurangnya perhatian dan dukungan belajar dari orang tua, perceraian, konflik keluarga atau kondisi keluarga tidak harmonis, dan anak dititipkan pada keluarga lain tanpa kontrol yang baik.
Selanjutnya faktor lingkungan sosial, yakni pengaruh teman sebaya yang negatif, lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung pendidikan, dan perkawinan usia dini. Kemudian faktor sekolah, yakni adanya tindakan perundungan.
”Sementara faktor pribadi, yakni motivasi belajar rendah, sering absen lalu tertinggal pelajaran, dan masalah kesehatan atau gangguan psikologis,” bebernya.
Menurutnya Pemkab Bangli terus berupaya untuk menurunkan angka putus sekolah di Bangli.
Di antaranya dengan identifikasi dini siswa berisiko putus sekolah, pendataan anak tidak sekolah (ATS) di masing-masing satuan pendidikan (SP), sistem jemput bola oleh SP dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan.
Kemudian sosialisasi terkait perundungan dan layanan konseling serta pendampingan intensif, membentuk Tim TPPKSP dan menciptakan sekolah ramah anak, bebas perundungan.
”Upaya di tingkat keluarga dengan meningkatkan komunikasi sekolah hingga orang tua, edukasi pentingnya pendidikan minimal 12 tahun, memberikan pendampingan psikologis bagi siswa yang mengalami masalah keluarga. Sementara upaya ekonomi dengan mengoptimalkan bantuan biaya pendidikan,” bebernya.***
