Dituding Pangkas Dana Pendidikan, Disdikpora Bali Pastikan Tak Terpangkas Program MBG

Radarbadung.jawapos.com– Sempat menuai sorotan karena alokasi anggaran pendidikan pada Rancangan APBD 2027 dinilai menyusut dibandingkan tahun 2026, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali memastikan alokasi tersebut tetap melampaui batas minimal mandatory spending sebesar 20 persen.

Bahkan, angkanya diklaim mencapai 37 hingga 39 persen dari total APBD 2027.

Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menjelaskan bahwa angka Rp 1,3 triliun yang sempat disoroti dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali belum bersifat final.

Nilai tersebut belum mengakumulasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan profesi guru yang bersumber dari APBN.

"Anggaran pendidikan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bersumber dari APBN juga berpengaruh pada pos APBD. Kalau di Bali sudah melebihi 20 persen, mendekati 37 persen hingga 39 persen," ujar Gus Wes—sapaan akrabnya—saat diwawancarai di Denpasar, belum lama ini.

Menurutnya, jika seluruh komponen pendanaan dihitung secara utuh, total anggaran pendidikan Bali pada 2027 diperkirakan mendekati Rp 2,1 triliun.

Ia merinci, angka Rp 1,3 triliun yang tercatat dalam APBD Induk 2027 memang tampak lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp 1,9 triliun.

Namun, selisih tersebut terjadi karena Dana BOS dan tunjangan profesi guru yang nilainya rata-rata mendekati Rp 800 miliar belum terinput ke dalam sistem.

"Yang kemarin ter-capture seolah ada pengurangan dibanding tahun sebelumnya itu karena BOS dan tunjangan profesi guru belum masuk. Penambahan tersebut biasanya masuk pada akhir November, sehingga saat itu mandatory spending akan terekam secara utuh," paparnya.

Penjelasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik dan legislatif terkait isu pemangkasan anggaran pendidikan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).