Radarbadung.id- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan ke Bali untuk meninjau langsung dampak banjir besar yang melanda Denpasar, Badung, Gianyar, dan sekitarnya.
Kunjungan yang dilakukan pada Sabtu (13/9/2025) juga mengunjungi Sentra Mahatmiya Tabanan, sebuah sekolah rakyat untuk tingkat SMP di Bali.
”Kedatangannya ke Bali, untuk melihat sekolah rakyat yang menjadi program prioritas presiden sekaligus fokusnya melihat kondisi pasca musibah banjir yang beberapa hari yang lalu terjadi,” ujar Hanif.
Menurutnya, musibah bencana banjir itu terjadi hampir menutupi setengah di wilayah Bali yang berada di daerah Bali bagian selatan.
Berdasarkan data, menurutnya, banjir ini disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Dengan kategori ekstrem, yang terjadi di hampir separuh wilayah Bali bagian selatan.
Hal ini yang kemudian ada beberapa hal yang harus mesti dibenahi. Sebagai antisipasi agar musibah ini tidak terulang lagi.
Pertama soal lanskap Bali untuk daerah aliran sungai (DAS). Daerah aliran sungai Bali ke atas sampai ke Gunung Batur tutupan hutannya sangat kecil, kurang dari 4 persen dari luasan 49 ribu hektar daerah aliran sungai. Tutupannya kurang dari 1.200 hektar.
”Jadi ini sangat kecil tutupan vegetasi pohonnya. Maka memang harus mengubah semua detail rencana lanskap,” ungkapnya.
Selain itu, upaya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk menyelesaikan sampah masih menyisakan banyak masalah.
Baca Juga: Korban Banjir Bertambah, Giliran Pedagang Ditemukan Nyangkut di Sungai: Di Gianyar 3 Orang Meninggal
Timbunan sampah sebagian menyumbat dari daerah-daerah drainase dan daerah aliran sungai. ”Ini meski diubah total, semua upaya menuju itu harus kami lakukan,” tuturnya.
Disamping itu, pihaknya tengah monitor beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Bali berupa pelarangan air kemasan, pengurangan sampah dari hulunya, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
Namun, berbagai macam kebijakan kalau tidak didukung masyarakat, tidak akan selesai. Maka perlu menggerakkan komponen yang ada. Mulai dari pemerintah, dunia usaha, NJO, masyarakat. ”Penyebab banjir juga karena faktor masifnya alih fungsi di Bali. Kami sudah menyoroti dan memonitor hal itu,” jelasnya.
Baca Juga: Terungkap, Penculik Bocah SD di Denpasar Ini Sempat Minta Tebusan Rp 100 Juta
Terkait hal ini, pihaknya sudah menyampaikan kepada Gubernur Bali. Jika pihaknya di kementerian diperlukan untuk penegakan hukum, penguatan tata lingkungan, pihaknya akan siap membantu.
Disisi lain, posisi Bali juga saat ini dengan kapasitas penduduk dan pembangunan pariwisata yang sudah penuh atau padat. Maka, untuk keberlanjutan ke depan harus memperhatikan keberadaan soal lingkungan.
Sebagai contoh, jasa lingkungan air (serapan) hampir posisinya berada rendah. Di mana tata lingkungan belum berfungsi dengan baik. Maka akan terjadi degradasi fungsi. Ini juga jadi pekerjaan sehingga harus mengembalikan kondisi itu.
Baca Juga: Tiga Warga Perumahan Permata Residence Mengwi Badung Belum Ditemukan, Tim Gabungan Terus Mencari
”Kemudian konversi lahan pertanian dan hutan wajib dihindarkan sebesar-besarnya,” sambungnya.
Dengan melihat kondisi musibah banjir yang terjadi di Bali, langkah konkret yang akan pihaknya lakukan di Kementerian Lingkungan Hidup adalah akan memitigasi memberikan arah kajian lingkungan strategis yang harus menjadi rujukan lingkungan pemerintah di Bali dan di bawahnya.
”Nah ini kemudian kalau nanti bisa didalami dari sisi penguatan penegakan hukum,” pungkasnya.***
Editor : Made Dwija Putera