Radarbadung.jawapos.com– Cegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah daerah di Provinsi Bali, pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan II mengikuti sosialisasi penguatan integritas, budaya antikorupsi dan gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada kemarin (4/11).
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 300 orang peserta yang terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali, serta anggota Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali.
Hadir Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto. Gubernur Koster menjelaskan, pentingnya sosialisasi supaya PNS sebagai pelayan masyarakat menjauhi tindakan korupsi.
Ia mengklaim akan menyikat ASN ketahuan korupsi atau atau menerima suap Koster tak akan beri ampun.
"Tidak pandang bulu. Saya menggariskan tidak boleh ada yang aneh-aneh," katanya saat ditemui kemarin (4/11).
Baca Juga: Kalah dari Persib Bandung di Kandang Sendiri, Pelatih Bali United Jansen Ngaku Tetap Bangga
Harapannya dengan sosialisasi ini memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di pemerintahan daerah.
Koster menyebut, korupsi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak moral dan tatanan budaya bangsa.
"Tidak cukup hanya dengan tindakan hukum seperti OTT, tetapi harus dibangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” tegas Gubernur Koster.
Koster meminta para ASN untuk menjaga integritas, tidak tergoda praktik suap, maupun mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah.
Kasus-kasus OTT terhadap kepala daerah dan pejabat tinggi di luar Bali menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemprov Bali untuk mengendalikan diri dan menjauhi perbuatan tercela tersebut.
Koster juga menekankan pentingnya pendidikan etika dan moral sejak usia dini sebagai pondasi dalam membangun generasi berintegritas.
Misalkan, sejak kecil anak-anak seharusnya sudah diajarkan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang salah.
Bahkan, nilai-nilai lokal seperti larangan duduk di atas bantal mengandung makna etika, yaitu menghormati sesuatu sesuai tempatnya.
“Etika sederhana ini adalah cara masyarakat kita menanamkan batasan hak dan kewajiban. Jika nilai-nilai ini terus dilestarikan, maka generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” tandasnya.
Sementara itu, Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian Bali yang secara konsisten menunjukkan kinerja positif dalam pemberantasan korupsi dan pendidikan integritas.
Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dokumentasi dan pelaksanaan nyata.
Baca Juga: Bonus Atlet Rp 42,64 Miliar Cair, Bupati Badung ke Koni: Jangan Bergantung pada Atlet-atlet Instan
“Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan beriringan agar hasilnya berdampak nyata,” ujar Sugiarto.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif Sekretaris Daerah dan Inspektorat, dalam memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi di daerah.
Menurutnya, inovasi berbasis kearifan lokal seperti awig-awig, karma phala, dan kalimat lokal dapat menjadi model pendidikan moral yang efektif di Bali.***
