Radarbadung.jawapos.com- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kini diminta menyesuaikan kembali program prioritas mereka.
Hal ini diminta DPRD Buleleng, imbas dari perubahan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung.
Ini merupakan bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat dengar pendapat dengan OPD, pembahasan difokuskan pada kesiapan program prioritas masing-masing serta penyesuaian anggaran.
Ini penting dilakukan, untuk memastikan setiap program di 2026 tersusun secara realistis, efektif, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Karena BKK Badung selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pembangunan Buleleng.
Baca Juga: Duh, BBM Jenis Pertalite dan Pertamax Langka di Bali, Sejumlah SPBU Ngaku Tak Tahu Penyebabnya
”Kami ingin memastikan bahwa seluruh perencanaan program OPD dilakukan secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama dalam kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian,” ujar Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana pada Selasa (18/11).
Komisi II DPRD Buleleng meminta OPD mitra kerjanya untuk melakukan pemetaan kembali kebutuhan program, dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta kesiapan teknis.
Sebab dengan rekomendasi penajaman program, diharapkan dapat memperkuat efektivitas penggunaan anggaran, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Buleleng. Meskipun terjadi penurunan dukungan dana dari luar daerah.
Kondisi ini disebut berdampak langsung pada rencana pembangunan infrastruktur di Dinas PUTR Buleleng, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap sejumlah program fisik, agar tetap berjalan dengan skala prioritas yang tepat.
Dinas Lingkungan Hidup Buleleng menyebutkan, kalau peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pemilahan dari sumber, hingga penguatan sarana prasarana persampahan akan menjadi fokus. Tujuannya agar pelayanan kebersihan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ribuan Honorer Geruduk Istana Negara, Tuntut Kepastian Status dan Perlindungan Kerja
Sementara Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng memaparkan, program yang akan dilaksanakan dengan dukungan anggaran APBD 2026 mendatang seperti revitalisasi Terminal Sangket, Terminal Seririt, serta terminal bongkar muat barang.
Ini dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Dishub Buleleng juga merencanakan penambahan lampu penerangan jalan pada sejumlah titik strategis di Kota Singaraja, untuk menunjang keselamatan serta memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi perkotaan.
”Komisi II menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyusunan APBD 2026, agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara efektif serta berkelanjutan,” ujar tandas Masdana.***
Editor : Donny Tabelak