Radarbadung.jawapos.com- Adanya efisiensi anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, mengancam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebab akan ada pemotongan, guna menutup kekurangan anggaran.
Diketahui pada 2026, keuangan daerah mengalami efisiensi cukup besar, yakni sebanyak Rp50 miliar lebih.
Terdiri dari penurunan dana transfer keuangan daerah dan desa senilai Rp25,17 miliar, serta penyesuaian Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi ke Buleleng senilai Rp30 miliar.
Selain itu belanja pegawai juga berpengaruh, komposisinya mencapai 43 persen. Apalagi gaji PPPK dibebankan pada Pemkab Buleleng.
Maka dengan itu, bupati Buleleng telah melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Solusi yang didapatkan adalah melakukan efisiensi besar-besaran, yang salah satu rancangannya yakni pemotongan TPP selama setahun. Tetapi hanya golongan tertentu saja.
”Bahkan TPP gaji ke-13 dan 14 dipotong 50 persen. Yang kena, pejabat-pejabat yang baru dilantik kemarin. Kalau pegawai yang kecil-kecil tidak kena. Solusi ini masih berupa rancangan, belum final,” kata Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra pada Senin (8/12).
Selain TPP, rancangan efisiensi juga menyasar anggaran makan-minum di organisasi perangkat daerah.
Mulai dari OPD, bagian, hingga kecamatan. Yang dipangkas hingga 75 persen. Anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga perjalanan dinas, lanjut Sutjidra, juga kena efisiensi.
Walau ada efisiensi di berbagai sisi, bupati Buleleng ke-9 itu menegaskan, kalau program prioritas yang ada di setiap bidang, tetap berjalan.
Sebab anggaran yang dipisahkan atau dipotong, akan dialihkan untuk kegiatan operasional OPD, agar tetap berjalan maksimal.
Sutjidra juga mengatakan, akan berkomunikasi ke pemerintah pusat, supaya tidak terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemkab Buleleng.
”Saya juga ada perasaan (tidak enak hati untuk potong TPP). Tapi mau tidak mau ini harus dilakukan, untuk menyelamatkan APBD,” tutupnya.***
Editor : Donny Tabelak