Radarbadung.jawapos.com- Polemik penyegelan 13 akomodasi pariwisata di Kawasan DTW Jatiluiwh, Kecamatan Penebel Tabanan, sudah ada titik temu.
Dimana para petani lokal dan masyarakat setempat bersepakat untuk mencabut seng dilahan pertanian mereka pada, Senin (5/1). Akhirnya disambut gembira oleh Manajamen DTW Jatiluwih.
"Pencabutan seng dilakukan petani itu kabar yang positif terhadap dunia pariwisata di Kawasan DTW Jatiluwih," kata Manager DTW Jatiluwih I Ketut Jhon Purna, Selasa kemarin (6/1).
Karena apa, jika dibiarkan berlarut-larut dan lama tidak ada titik temu. Maka efek berkepanjangan pula.
Bayangkan saja aksi tanam seng ini dilakukan sejak awal Desember hingga liburan akhir tahun 2024 membuat anjlok kunjungan pariwisata ke kawasan DTW Jatiluwih yang mencapai 80 persen.
Bahkan efeknya beberapa konseler seperti Negara Jerman dan Prancis tidak menjual lagi Jatiluwih dengan alasan mereka adalah kenyamanan dan keselamatan.
"Nah sekarang dengan adaya pembukaan seng, saya akan secepatnya menyampaikan kepada konseler Jerman dan Prancis bahwa kondisi Jatiluwih sudah pulih dan normal," ujarnya.
Ia menegaskan pelepasan seng dilakukan petani ini langkah awal yang akan pihaknya lakukan dari manajamen pengelola Jatiluwih, memulihkan citra dan kondisi pariwisata serta kepercayaan wisatawan agar tamu bisa datang lagi berkunjung.
Kemudian menyampaikan kabar dan informasi kepada agen-agen travel khususnya Asista Bali. Bahwasannya kondisi polemik di Jatiluwih sudah tidak ada lagi antara para petani dan pemerintah daerah.
Pihaknya juga akan menginformasikan kepada stakeholder terkait konseler-konseler asing.
"Ini secepatnya akan diinformasikan, mengingat pembuatan paket wisata biasanya akan dilakukan agen travel wisata pada bulan April. Agar Jatiluwih masuk agenda tujuan wisata pada tahun ini," jelasnya.
Pihaknya berharap tidak ada lagi polemik atau masalah lainnya di kawasan daya tarik Wisata (DTW) Jatiluwih.
Terkait adanya masalah dibawah, kepada masyarakat dan petani bisa dilakukan urun rembug terlebih dahulu. Kemudian secara langsung disampaikan tertulis kepada manajamen atau badan pengelola.
"Kami siap memfasilitasi atau sebagai jembatan kepada pemerintah daerah," tandasnya.
Sementara itu, Pekaseh Subak Jatiluwih I Waya Mustra mengatakan pencabutan seng dilakukan petani setelah adanya lampu hijau, dimana adanya kabar dari Bupati Tabanan soal moratorium terhadap 13 bangunan usaha akomodasi pariwisata yang melanggar.
Hanya saja pihaknya masih menunggu isi dan bentuk moratorium terhadap kawasan wisata di Jatiluwih.
"Harapan kami apapun bentuk moratorium itu atau entah apa nama kebijakan itu nantinya. Namun lebih condong memperhatikan dan berpihak kepada nasib petani," ujar Mustra.
Lanjutnya, karena kawasan Pariwisata Jatiluwih petanilah yang menjadi ujung tombaknya. Mereka yang memelihara.
Salah satu point usulan petani saat bertemu dengan Bupati Tabanan di balai pertemuan Desa Jatiluwih. Soal pemberian insentif kepada petani.
Sebenarnya pemberian insentif kepada petani ini. Pihaknya di Subak Jatiluwih sudah merancang sejak tahun 2023 lalu sesuai dengan acuan dari pemerintah.
Rancangan insentif kepada petani Jatiluwih itu berupa pengganti olah lahan. Insentif pengganti olah lahan tersebut berupa uang sebesar Rp 2.500.000 per hektar yang dikelola petani sebagai pemilik lahan.
"Usulan ini sebenarnya sempat kami sampaikan saat perancangan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah dan badan pengelola pada tahun 2023," jelasnya.
Usulan insentif ini mudah-mudahan bisa diterima pemerintah daerah. Karena apa, petani yang secara langsung melakukan pelestarian budaya dan tradisi subak di warisan budaya Unesco.
Tidak hanya itu masalah lainnya sebenarnya muncul di Jatiluwih adalah regenerasi pertanian. Minimnya kalangan anak muda di Desa Jatiluwih yang ingin menjadi seorang petani. Di Desa Jatiluwih rata-rata petani dengan usia 50 tahun keatas.
"Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga dengan adanya insentif pengganti olah lahan ini menggugah anak muda di desa untuk menjadi petani," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya polemik penyegelan 13 akomodasi pariwisata di Kawasan DTW Jatiluiwh, Kecamatan Penebel Tabanan akhirnya ada titik temu jalan keluar. Ini setelah Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya turun menemui para petani dan masyarakat.
Dalam pertemuan itu Sanjaya memberikan kabar lampu hijau terhadap 13 bangunan akomodasi pariwisata yang melanggar akan diberikan moratorium.
Moratorium tersebut menjadi kewenangan dari Pansus TRAP dan Pemprov Bali. Bisa saja nanti moratorium soal keseragaman semua bangunan. Dimana bangunan di Jatiluwih tidak menggunakan besi atau beton.
Namun tetap pada batasan dimana boleh ada bangunan dan tidak. Termasuk soal luasan bangunan.***