Fenomena ini pun memicu reaksi dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Denpasar, Agus Wirajaya menilai, meningkatnya angka kriminalitas tidak lepas dari derasnya arus urbanisasi.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap kehadiran penduduk pendatang (duktang), baik dari luar wilayah Denpasar maupun luar Pulau Bali.
"Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Denpasar," tegas Agus Wirajaya, kemarin.
Agus menganggap sistem pendataan duktang saat ini mulai melemah.
Hal ini diduga akibat regulasi perpindahan penduduk yang kini tidak lagi mewajibkan jalur pelaporan melalui kepala kewilayahan di tingkat desa atau kelurahan.
Sistem perpindahan penduduk yang kini serba online dinilai membuat pejabat kewilayahan kehilangan data konkret mengenai siapa saja yang tinggal di wilayah mereka.
"Akibatnya, tujuan tinggal para pendatang ini tidak terpantau dengan jelas," imbuhnya.
Ia berharap seleksi dan pengawasan terhadap kualitas duktang yang bermukim di Denpasar diperketat.
Langkah tegas ini dinilai perlu agar Denpasar penduduk yang merantau ini memiliki keterampilan atau pekerjaan tetap.
"Jangan sampai Denpasar dipenuhi penduduk tanpa aktivitas yang jelas. Kondisi ini berpotensi memicu tindak kriminal demi mempertahankan hidup di kota ini," beber Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar tersebut.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa menjaga kondusivitas keamanan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan butuh sinergisitas seluruh komponen masyarakat.
Salah satunya, peran aktif masyarakat adat dalam memantau kualitas duktang di wilayah masing-masing.
Pemerintah Kota Denpasar diharapkan segera menerbitkan kebijakan atau payung hukum yang mengatur perbantuan pengawasan kependudukan oleh wilayah adat.
"Harus ada hak dan kewajiban yang tegas dalam pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat adat. Ini penting demi mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat desa adat," jelasnya.
Di sisi lain, pemicu kriminalitas karena ledakan penduduk berdampak pada ekonomi.
Menurutnya, arus duktang yang tidak terkendali memicu persaingan ketat di dunia kerja dan usaha.
"Selain persaingan kerja, jumlah penduduk yang membeludak berimbas pada kenaikan harga barang, jasa, hingga tarif kos-kosan. Ujung-ujungnya pasti berdampak pada tekanan ekonomi masyarakat," tandasnya.***