Radarbadung.jawapos.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, meninjau kembali akses investasi orang asing di Pulau Dewata dengan mengusulkan penutupan tujuh jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dinilai banyak disalahgunakan.
Hingga saat ini, satu sektor telah disetujui untuk ditutup, yaitu manajemen konsultan Penanaman Modal Asing (PMA).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, mengungkapkan bahwa sektor manajemen konsultan PMA menjadi prioritas penghapusan karena sering menjadi sarana penyalahgunaan izin.
"KBLI ini sering disalahgunakan oleh PMA," tegasnya Rabu lalu (18/2).
Menurutnya, jenis usaha yang diusulkan untuk ditutup merupakan sektor dengan kategori risiko rendah dan menengah rendah.
Meskipun memberikan kontribusi pendapatan, penyalahgunaan izin yang masif menjadi pertimbangan utama.
Pemprov Bali belum menghitung secara detail potensi pendapatan yang hilang akibat langkah ini.
"Kontribusinya belum kami hitung," imbuhnya.
Baca Juga: Tegas! OJK Cabut Izin Usaha BPR Kamadana Bali karena Curang dan Kredit Serampangan
Untuk usaha yang sudah beroperasi, operasionalnya tetap diperbolehkan namun dengan pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat.
"Yang sudah berjalan tetap jalan, tapi kami berikan pembinaan karena diduga banyak yang menyalahgunakan perizinan. Kami juga sudah memanggil beberapa pengusaha PMA tersebut untuk diberikan arahan," tandas Sukra.
Sebagai informasi, realisasi investasi Bali hingga akhir triwulan IV 2025 mencapai Rp42,81 triliun atau sekitar 94 persen dari target Rp45 triliun.
PMA menyumbang Rp25,60 triliun dengan pertumbuhan tahunan 5,7 persen, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh signifikan 39,8 persen menjadi Rp17,21 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi investasi tahun 2025 naik 17,2 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp36,50 triliun, dengan Kabupaten Badung sebagai kontributor terbesar.***
Editor : Donny Tabelak