Radarbadung.jawapos.com– Seiring dengan meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah, terutama antara Israel-AS dengan Iran, Pemerintah Provinsi Bali memastikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang bekerja di Iran.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, saat ditemui di kantornya pada Rabu (3/3).
"Sampai saat ini belum ada laporan PMI asal Bali yang bekerja di Iran. Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan BP3MI Provinsi Bali dan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk menyisir jumlah PMI yang berada di kawasan Timur Tengah," ujarnya.
Data PMI Bali di Timur Tengah: 2.490 Orang pada 2025, 187 Orang hingga Februari 2026
Berdasarkan data dari BP3MI Provinsi Bali dan situs resmi BP2MI, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.490 PMI asal Bali bekerja di kawasan Timur Tengah.
Sedangkan pada tahun 2026 hingga bulan Februari, jumlahnya mencapai 187 orang.
PMI Bali tersebut tersebar di sebelas negara pada 2025, antara lain Turki, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Oman, Qatar, Bahrain, Lebanon, dan Mesir.
Tidak ada penempatan PMI Bali ke Iran pada tahun tersebut, meskipun sempat ada satu orang yang bekerja di negara yang dijuluki Negeri Persia pada tahun 2024.
Penempatan terbanyak pada 2025 berada di Turki, dengan sektor pekerjaan yang didominasi oleh bidang hospitality dan wellness therapist (terapis spa).
Pemprov Bali juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbanyak di Bali.
Pemerintah Siaga dan Terus Pantau Kondisi PMI
Ida Bagus Setiawan mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan keadaan WNI, baik yang berstatus PMI maupun yang telah berkeluarga dengan warga negara asing.
"Kami siaga dan terus memperbarui informasi. Negara pasti hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara Indonesia, termasuk krama Bali yang berada di luar negeri," tegasnya.
Jika terdapat perkembangan terbaru atau laporan PMI yang terdampak konflik, langkah penanganan dan perlindungan akan segera dilakukan sesuai dengan pengalaman pada peristiwa sebelumnya.
Namun hingga saat ini, pemerintah belum menerima pengaduan maupun laporan resmi terkait PMI asal Bali yang berada di kawasan konflik.***
Editor : Donny Tabelak