Masih Tercatat Aktif, Status KTP Purnawirawan Polri Jadi Sorotan Bawaslu Bali
Ni Kadek Novi Febriani• Sabtu, 9 Mei 2026 | 16:14 WIB
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat audiensi dengan pengurus Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Daerah Bali, Kamis kemarin. (Foto Humas Bawaslu Bali)
Radarbadung.jawapos.com– Menyambut Pemilihan Umum 2029 yang masih terbilang cukup lama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mulai merapatkan barisan untuk membenahi data pemilih.
Salah satu hal yang disorot adalah status kependudukan para pensiunan anggota kepolisian.
Pasalnya, masih banyak purnawirawan yang KTP-nya belum diperbarui meski sudah tidak bertugas aktif.
Dalam pertemuan dengan jajaran Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Daerah Bali, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyampaikan temuan di lapangan.
Masih banyak pensiunan yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai anggota Polri aktif, padahal faktualnya sudah memasuki masa purnatugas.
Hal ini menjadi perhatian serius karena berdasarkan regulasi pemilu di Indonesia, anggota TNI dan Polri yang masih aktif dicabut hak pilihnya, baik untuk memilih maupun dipilih.
Jika status di KTP belum diubah, maka sistem akan membaca mereka sebagai personel aktif dan berpotensi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat pencoblosan nanti.
“Masih banyak purnawirawan yang belum mengubah status pada KTP-nya. Jika masih tertulis 'Polri Aktif', maka hak pilih mereka otomatis terblokir. Jangan sampai hak konstitusional warga negara ini hilang hanya karena urusan administrasi yang terlambat diurus,” tegas Ariyani.
Menurutnya, sengketa daftar pemilih saat pemilu kerap bermula dari masalah teknis yang tidak diselesaikan sejak dini.
Oleh karena itu, pembenahan data kependudukan menjadi fondasi penting demi menjamin kualitas demokrasi dan keadilan hak politik.
Merespons masukan tersebut, Sekretaris PP Polri Bali, I Wayan Lotra Hariyasa, menyambut baik himbauan ini dan berjanji akan segera menindaklanjutinya.
“Kami akan segera sosialisasikan informasi ini kepada seluruh anggota. Kebetulan dalam waktu dekat kami akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda), jadi momen ini akan kami gunakan untuk mengimbau rekan-rekan agar segera melapor ke Dukcapil dan memperbarui data diri mereka,” pungkas Lotra Hariyasa.***