Radarbadung.jawapos.com– Menyikapi sejumlah persoalan dan kebijakan yang dinilai membebankan masyarakat, sekelompok mahasiswa dan pemuda di Denpasar memilih cara berbeda untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka menggelar aksi bertajuk “Run For Resistance” atau “Lari dengan Perlawanan” di kawasan Car Free Day (CFD) Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, pada Minggu (14/6).
Aksi ini menjadi bentuk ekspresi kritik terhadap berbagai kebijakan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, melemahnya nilai tukar rupiah, polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengesahan Undang-Undang Polri yang dinilai berlangsung secara tertutup dan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya sistem dwi fungsi TNI/Polri.
Dalam aksinya, peserta mengenakan atribut khas, membentangkan spanduk berisi pesan kritik, serta menempelkan tulisan aspirasi di punggung.
Sambil berlari mengelilingi kawasan Renon, mereka berharap keresahan yang dirasakan dapat tersampaikan secara luas kepada publik dan pengambil kebijakan.
Koordinator Lapangan, I Nyoman Trikasudha Gamayana, menyatakan kegiatan ini lahir dari keprihatinan melihat kondisi bangsa saat ini.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola negara dengan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Mulai dari kenaikan harga Pertamax, program MBG yang dinilai berisiko menjadi ladang korupsi, hingga pengesahan UU Polri yang dibahas secara tertutup dan membuka ruang aparat menduduki jabatan sipil. Semua ini menjadi bukti kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Konsep Run For Resistance sendiri diadopsi dari gerakan serupa yang sudah berkembang di Eropa.
Trika menjelaskan, cara ini dipilih agar lebih sesuai dengan gaya hidup anak muda masa kini yang menjadikan olahraga lari sebagai tren positif.
“Selain menyehatkan tubuh, kegiatan ini juga bertujuan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik yang sedang terjadi. Menyampaikan kritik tidak harus selalu dengan cara konvensional, namun bisa melalui ruang yang akrab dengan keseharian kita,” tambahnya.
Selain isu ekonomi dan hukum, mereka juga menyampaikan kekhawatiran terkait program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum jelas mekanisme dan pembiayaannya.
Aksi ini direncanakan akan digelar secara rutin setiap minggu di lokasi yang sama, agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dan menyuarakan pendapatnya.
Ketua DPC GMNI Denpasar, Wayan Hendra, yang turut serta dalam kegiatan tersebut menyebutkan bahwa aksi ini menjadi langkah awal untuk membangun gerakan kepedulian pemuda yang lebih besar di masa mendatang.
“Kami ingin tunjukkan bahwa kepedulian terhadap bangsa bisa disampaikan dengan cara damai dan positif. Harapannya, kesadaran ini semakin meluas dan pemerintah mau mendengar serta menindaklanjuti segala aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.
Aksi ditutup dengan sesi penulisan aspirasi, di mana peserta dan warga yang hadir dapat mencurahkan pendapatnya.
Berbagai tuntutan tercatat, antara lain meninjau kembali program MBG, merealisasikan janji penciptaan lapangan kerja, memperjelas tata kelola Koperasi Merah Putih, menahan kenaikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan peran TNI dan Polri tetap sesuai semangat reformasi dan prinsip supremasi sipil.
Melalui kegiatan ini, Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Bali menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan dan berharap pemerintah segera merespons berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.***
Editor : Donny Tabelak