Gubernur Koster Siap Buka Diskusi, Tegaskan Pengelolaan Hati-hati & Transparan
Radarbadung.jawapos.com— Pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 menjadi sorotan tajam Fraksi Gabungan Gerindra–PSI DPRD Bali.
Defisit naik dari Rp679,93 miliar menjadi Rp842,59 miliar atau naik 23,92 persen.
Anggaran pendapatan direncanakan Rp6,66 triliun, belanja Rp7,50 triliun.
Ketua Fraksi Gerindra–PSI Gede Harja Astawa menegaskan angka-angka itu bukan sekadar catatan di kertas, melainkan uang rakyat.
"Anggaran terserap bukan berarti masalah selesai. Kami ingin hasil nyata dirasakan masyarakat: kesehatan, pendidikan, kesejahteraan petani–nelayan, penyelesaian sampah dan lingkungan," ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Bali, Senin (14/9).
Pinjaman Daerah Masuk Enam Kali — Kejanggalan Muncul
Kebutuhan pembiayaan mencapai Rp1,58 triliun, ditutup dari SiLPA Rp712,87 miliar dan rencana pinjaman daerah Rp873,19 miliar.
Yang menjadi pertanyaan: pinjaman terus dimasukkan sejak Perubahan APBD 2021–2026 — enam kali berturut-turut.
Padahal, jika pinjaman tidak terealisasi, program tetap berjalan.
"Kalau tidak terlalu dibutuhkan, mengapa tiap tahun dimasukkan? Kalau sangat dibutuhkan, mengapa tanpa pinjaman program tetap jalan? Ini bukan kebetulan, sudah jadi pola," tegas Harja.
Ia meminta Gubernur Wayan Koster menjelaskan secara terbuka: tujuan pinjaman, besaran bunga, kemampuan bayar, dampak ke tahun berikutnya, serta manfaat nyata bagi warga.
Jawaban yang diminta berbasis data, bukan sekadar normatif.
Fraksi juga mempertanyakan apakah Kemendagri, BPK, maupun Inspektorat pernah menegur atau mencatat hal tersebut.
"Jangan sampai DPRD hanya jadi stempel. Jangan karena sudah berulang, dianggap normal," tandasnya.
Gubernur Koster: Siap Diskusi, Kelola Secara Hati-hati
Menanggapi masukan, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih dan menyatakan terbuka penuh terhadap kritik serta saran.
Pengelolaan SiLPA dan pinjaman dilakukan secara prudent, transparan, dan memperhatikan kesehatan fiskal daerah.
Pinjaman disesuaikan kemampuan keuangan, kebutuhan pembangunan, serta manfaat yang dihasilkan.
Pemprov juga menargetkan peningkatan PAD melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset, dan penguatan BUMD — tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
"Kami bersama DPRD memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administrasi, tetapi menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi Bali," pungkas Koster.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung