Air Bersih, Internet, dan Kereta Cepat Jadi Pondasi Modernisasi di Negeri Tirai Bambu
Radarbadung.jawapos.com- Jurnalis Jawa Pos Radar Bali, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok.
Berikut catatan perjalanannya dari negeri tirai bambu.
Ketika banyak negara berkembang masih berkutat pada persoalan kemiskinan, ketimpangan, hingga infrastruktur yang tertinggal, Tiongkok justru memilih memulai perubahan dari tempat yang paling jauh dari kota. Yakni desa.
Bukan dari gedung pencakar langit di Beijing atau Shanghai. Bukan pula dari kawasan industri berteknologi tinggi.
Melainkan dari jalan desa, jaringan air bersih, internet, hingga toilet.
"Kalau ingin memahami modernisasi Tiongkok, jangan hanya melihat kota-kotanya. Lihatlah bagaimana desa-desa berubah," kata Prof. Wang Wen, Dekan di Chongyang Institute for Financial Studies Renmin University of China.
Hari itu, Senin (29/6) dia memberikan kuliah bertajuk "Kepentingan Bersama dan Modernisasi ala Tiongkok: Tiongkok dan Dunia Menuju 2035" kepada para jurnalis peserta program China International Press Communication Center (CIPCC) dari kawasan Asia Pasifik, Afrika, serta Eropa Tengah dan Eropa Timur.
Bagi Wang, keberhasilan Tiongkok bukan terjadi secara kebetulan.
Negara itu, menurutnya, membangun kemajuan secara bertahap selama puluhan tahun tanpa mengalami gejolak besar yang kerap menghambat pertumbuhan negara lain.
Ia menyebut pembangunan Tiongkok berlangsung melalui proses akumulasi yang berkelanjutan.
Tidak diwarnai perang besar, konflik etnis, krisis keuangan, maupun perubahan kebijakan yang ekstrem.
Stabilitas tersebut, menurutnya, menjadi fondasi utama yang memungkinkan pembangunan terus berjalan.
"Sekitar awal tahun 2000-an, hampir separuh penduduk Tiongkok masih tinggal di pedesaan dan hidup dalam kemiskinan," ujarnya.
Alih-alih hanya membangun kota, pemerintah Tiongkok justru mengarahkan investasi besar-besaran ke wilayah pedesaan.
Sejak 2004, pemerintah mulai memperluas akses air bersih, jaringan gas, dan pembangunan jalan hingga ke desa-desa.
Langkah berikutnya dilakukan pada 2014 dengan memperluas jaringan logistik yang menjangkau sekitar 95 persen wilayah pedesaan.
Tujuannya sederhana, membuat masyarakat desa memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah.
Empat tahun kemudian, pembangunan memasuki babak baru.
Pemerintah mulai mendorong ekonomi pedesaan melalui perdagangan elektronik (e-commerce) dan siaran langsung (live streaming).
Produk-produk hasil desa tak lagi bergantung pada pasar tradisional, tetapi dapat dipasarkan ke seluruh negeri melalui platform digital.
Perubahan terus berlanjut. Pada 2021, seluruh desa dipastikan memiliki akses air bersih yang layak konsumsi.
Di saat yang sama, seluruh desa juga telah tersambung jaringan internet, dengan sekitar 95 persen wilayah telah menikmati layanan 5G.
Modernisasi tidak berhenti pada infrastruktur. Pada 2022, pemerintah menggulirkan program "Revolusi Toilet".
Hasilnya, sekitar 77 persen rumah di pedesaan telah memiliki kamar mandi pribadi.
Di tahun yang sama, sekitar 90 persen desa mampu mengelola sampah secara mandiri, sementara 95 persen desa telah memiliki sistem pengelolaan kebersihan sendiri.
Memasuki 2023, perhatian bergeser pada sektor pariwisata melalui program “Village Gala”, yang bertujuan mengangkat potensi budaya dan ekonomi desa.
Kini pariwisata di pedesaan juga terus tumbuh.
Modernisasi Tiongkok, menurut Wang, juga bertumpu pada konektivitas. Pemerintah membangun jaringan transportasi publik yang menghubungkan kota-kota kecil dengan kota besar melalui kereta cepat.
Salah satu contohnya adalah hubungan Beijing dan Tianjin yang berjarak sekitar 200 kilometer.
Harga rumah di Beijing, katanya, sangat mahal sehingga sulit dijangkau banyak warga.
Sebaliknya, harga rumah di Tianjin jauh lebih terjangkau.
Berkat kereta cepat, banyak warga memilih tinggal di Tianjin, tetapi bekerja di Beijing karena waktu tempuhnya kurang dari satu jam.
Model pembangunan seperti itu, menurut Wang, membuat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota metropolitan, tetapi juga menyebar ke kota-kota satelit.
Di sektor pelayanan publik, pemerintah juga terus memperkuat pendidikan, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial.
Ia mencontohkan, warga yang telah terdaftar dalam sistem asuransi kesehatan umumnya hanya membayar sekitar 10 hingga 20 yuan saat berobat ke rumah sakit.
Di sisi lain, pemerintah terus memperketat pemberantasan korupsi.
Wang mengungkapkan, sejak 2022 hingga 2025 sekitar tiga juta pejabat publik di 245 lembaga diduga terlibat praktik korupsi.
Penindakannya tidak hanya berupa teguran atau penurunan jabatan, tetapi juga hukuman penjara hingga hukuman mati, bergantung pada tingkat pelanggaran.
Wang juga mengungkap di mata masyarakat Tiongkok, memberi tip sebagai bentuk penyimpangan.
Menurutnya, pelayanan publik harus diberikan dengan standar yang sama kepada semua orang, tanpa dipengaruhi pemberian imbalan tambahan.
Karena itu, budaya tip tidak berkembang di Tiongkok.
Di balik berbagai capaian tersebut, Wang mengakui Tiongkok masih menghadapi tantangan.
Salah satunya adalah memastikan lebih dari 100 juta warga yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali jatuh miskin.
Menurutnya, perubahan ekonomi harus diikuti perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar kesejahteraan dapat dipertahankan.
Tantangan lain datang dari blokade teknologi yang dilakukan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.
Kondisi itu mendorong Tiongkok mempercepat pengembangan teknologi dalam negeri agar tidak bergantung pada pihak lain.
Persoalan demografi juga menjadi perhatian serius.
Penduduk Tiongkok terus menua, sementara jumlah generasi muda semakin berkurang.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pembangunan dalam beberapa dekade mendatang.***
Editor : Donny Tabelak