Radarbadung.jawapos.com– Pemerintah secara resmi telah memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang dialokasikan dari hasil efisiensi anggaran negara, dengan total nilai mencapai sekitar Rp 30 triliun.
Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, khususnya menjelang akhir tahun 2025.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengonfirmasi pencairan BLT ini dan secara khusus memberikan peringatan keras kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya.
Pernyataan Mensos Gus Ipul menjadi sorotan utama. Ia meminta para penerima manfaat untuk tidak menyalahgunakan dana bantuan pemerintah, terutama untuk kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi merugikan keluarga.
"Kami minta penerima manfaat BLT ini jangan sekali-kali menggunakan uangnya untuk main judi online. Juga, jangan hanya dipakai untuk membeli pulsa yang tidak mendesak.
Ini adalah bantuan yang harus diprioritaskan untuk membeli kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan anak, atau kesehatan," tegas Gus Ipul.
Peringatan ini sangat beralasan. Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki pengalaman pahit di masa lalu terkait penyalahgunaan bansos.
Berdasarkan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ditindaklanjuti Kemensos, ditemukan fakta mengejutkan di mana lebih dari 600.000 penerima bansos terindikasi kuat terlibat dalam transaksi judi online.
Mensos bahkan mengungkapkan bahwa hingga 300.000 nama yang terindikasi bermain judi online telah dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
"Kalau memang terbukti dana bansosnya digunakan untuk berjudi, maka kami akan langsung cabut bantuannya. Bantuan ini adalah jaring pengaman sosial, bukan sumber untuk disalahgunakan," imbuhnya, seraya menambahkan bahwa bagi yang datanya disalahgunakan pihak lain, Kemensos masih membuka ruang untuk verifikasi ulang melalui pendataan.
BLT tambahan ini disebut juga sebagai Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan merupakan stimulus ekonomi yang signifikan di kuartal IV tahun 2025.
Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai sekitar Rp 30 triliun.
BLT akan menjangkau 35.046.783 KPM dari kalangan miskin dan rentan. Berdasarkan asumsi satu keluarga terdiri dari empat orang, maka bantuan ini dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa penduduk.
KPM akan menerima bantuan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Total bantuan yang diterima setiap KPM untuk periode ini adalah Rp 900.000 (Rp 300.000 per bulan).
Penyaluran BLT tambahan ini akan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan melalui PT Pos Indonesia.
Penyaluran telah direncanakan dimulai pada minggu ketiga bulan Oktober 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa penerima BLT ini adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin (Desil 1 sampai Desil 4) berdasarkan hasil pemadanan Data Sosial Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kemensos.
Pemadanan data ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi risiko penyimpangan.
Masyarakat diimbau untuk berperan aktif mengawasi penyaluran BLT ini. Jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran, laporan dapat disampaikan ke pihak terkait, termasuk melalui jalur resmi aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan menyertakan bukti pendukung yang lengkap.***
