Radarbadung.jawapos.com- Sudah sepekan lebih aksi tanam seng yang dilakukan oleh petani lokal di Desa Jatiluwih, Penebel Tabanan.
Aksi tanam seng tersebut merupakan bentuk protes terhadap ditutupnya 13 akomodasi pariwisata yang di daya tarik wisata (DTW) Jatiluwih yang dilakukan oleh Pansus TRAP DPRD Bali.
Polemik antara petani Jatiluwih dengan Pemerintah daerah berkepanjangan hingga saat ini.
Dan belum adanya titik temu soal solusi masalah tersebut ternyata mendapat perhatian dari mantan bupati Tabanan dua perode yang kini menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama.
Mantan Ketua DPRD Bali itu mendorong semua komponen yang terlibat dalam aktivitas di kawasan wisata sekaligus Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih, untuk duduk bersama agar bisa menyudahi polemik tata ruang.
Karena menurutnya, imbasnya terhadap keberlanjutan pariwisata di Desa Jatiluwih. Efeknya pun kepada masyarakat dan pengusaha lokal di desa tersebut.
"WBD itu butuh proses belasan tahun. Dari zaman saya jadi bupati hingga akhirnya baru ditetapkan zaman Bupati Eka (Ni Putu Eka Wiryastuti),” ujar Adi Wiryatama belum lama ini Minggu (14/12).
Baca Juga: Bisnis Impor Pakaian Bekas Ilegal Berhasil Dibongkar, Bareskrim dan Polda Bali Sita Aset Rp22 Miliar
Politisi asal Desa Angseri, Baturiti ini menyebut status WBD pada Jatiluwih memiliki dua arti penting.
Diantaranya menyangkut soal kebanggaan karena subak yang menjadi salah satu wujud kebudayaan Bali di bidang pertanian diakui dunia.
Nah kebanggan itu, kata Adi, juga mesti dibarengi dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan areal persawahan terasering di kawasan Jatiluwih yang kini menjadi ikon Tabanan.
“Itu kebanggaan kita, itu juga mesti dibarengi kewajiban untuk menjaga agar tetap lestari. Kebudayaannya tetap lestari, kemiskinannya yang tidak lestari,” ujarnya.
Masalah di Jatiluwih, lanjutnya, tidak boleh didiamkan terlalu lama. Harus ada solusi dan keputusan yang terbaik.
Seluruh pemangku kebijakan yang terkait dengan urusan tata ruang di Jatiluwih harus duduk bersama. Baik dari komponen pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat. Apabila semua komponen bersedia duduk bersama. Maka ada win-win solusi ditempuh.
“Kalau tidak duduk bersama, kan tidak bisa nanti ada pembicaraan. Dari pengusaha bagaimana, masyarakat petani bagaimana. Termasuk pemerintah maunya seperti apa. Semua ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan,” jelasnya.
Ia berharap ada solusi bersama sehingga upaya penegakan peraturan mengenai tata ruang oleh pemerintah bisa berjalan, pengusaha bisa melaksanakan kegiatan usahanya, petani juga tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.
“Hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Saya rasa, semua (komponen) punya tujuan yang baik. Baik itu pemerintah, pengusaha, maupun petani,” tandasnya.***