Radarbadung.jawapos.com- Desa adat didorong terlibat aktif dalam strategi adaptasi dan perubahan iklim di Bali.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra kepada media dalam kegiatan Pekan Iklim Bali 2025 digelar oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali, di Sanur, Denpasar Selatan, Senin kemarin (25/8).
Dalam kesempatan itu, Made Indra menjelaskan jika ditarik jauh ke belakang, desa adat di Bali sebenarnya sudah memiliki strategi adaptasi dalam perubahan iklim.
Hal tersebut yakni konsep Tri Hita Karana yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan semesta dan hubungan manusia dengan manusia dan hungunan manusia dengan alam atau lingkungannya.
”Kalau kita tarik jauh ke belakang, desa adat kita sudah punya. Cuma namanya tak sekeren sekarang. Tetapi jangan lupa desa adat kita dengan Tri Hita Karana. Jadi sudah masuk dalam ruang lingkup itu. Bagaimana desa adat menjaga lingkungannya supaya tetap lestari," ujarnya.
Menurut dia, desa adat di Bali juga sudah cukup adaptif dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Salah satunya yakni konsep subak, tata cara dalam bertani, bagaimana mengatur saluran dan sumber aliran airnya. Hal ini sudah sangat diindetifikasi dengan baik oleh masyarakat adat di Bali.
Dari sisi pemerintah Provinsi Bali sendiri, Gubernur Bali Wayan Koster kata dia juga sudah mengambils sejumlah langkah dalam memitigasi dan dampak perubahan iklim.
Koster sebagai Gubernur di Bali sudah menyarankan PLN agar mengganti pembangkitnya dari solar ke penggunaan gas LPG.
Langkah lain yang telah dilakukan Koster juga seperti kampanye penggunaan solar cell pada bangunan-bangunan yang ada guna menopang sebagian kebutuhan listrik. Beberapa hotel di Bali pun sudah mulai menerapkan penggunaan solar cell.
”Sehingga dengan demikian antara produksi oksigen oleh hutan meningkat, dan produksi karbon menurun," ujarnya.
Selain itu, Forkompinda di Bali menurut Made Indra juga sudah menggunakan kendaraan listrik untuk operasional.
Lalu ada juga penggunaan angkutan umum Trans Metro Dewata yang berbasis listrik.
”Itu bagian yang terus menerus dilakukan. Tinggal kita bawa dorong terus ke desa adat," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dan Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, Nirarta Samadhi menjelaskan, melalui Pekan Iklim Bali, solusi aksi iklim berbasis riset dan praktik terbaik dapat diperluas dan diterapkan secara nyata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Aksi dan solusi iklim yang ada saat ini membutuhkan skema pendanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan mendukung kebutuhan lokal.
”Untuk menjawab tantangan ini, sesi Forum Investasi Iklim yang akan berlangsung tanggal 28 Agustus 2025, akan menelusuri skema pendanaan iklim berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan komunitas," ujarnya.***