Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace, mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut.
Menurutnya, kasus kekerasan ini memukul citra pariwisata Bali yang selama ini dikenal dengan masyarakatnya yang ramah, budaya unik, dan alam indah.
"Tentu ini sangat mencederai dan mencoreng nama Bali sebagai destinasi wisata yang sudah dikenal luas. Kita harus segera menangani hal ini," ujarnya saat dihubungi kemarin (26/3).
Mantan Wakil Gubernur Bali tersebut menekankan bahwa wisatawan tidak akan membedakan asal-usul pelaku kejahatan. Selama kejadian terjadi di Bali, citra pulau ini sebagai tempat berlibur yang aman akan terus tercoreng.
"Yang jelas bagi mereka, kejadiannya ada di Bali, sehingga mereka akan menilai Bali tidak aman lagi," jelasnya.
Cok Ace mengajak aparat kepolisian, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama mengembalikan Bali sebagai pulau yang aman.
Ia menyoroti wilayah Kuta Selatan yang beberapa kali menjadi lokasi kejadian, terutama di daerah Uluwatu dengan banyaknya vila terpencil.
"Vila-vila di sana lokasinya sangat terpencil, sehingga kejadian di pesisir Selatan cukup banyak. Saya dorong pemilik akomodasi memperkuat sistem pengamanan, seperti menggunakan alarm nirkabel yang bisa langsung terhubung ke polsek atau pusat pengamanan," katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak lagi menggunakan sistem pengamanan berbasis kabel yang mudah diputus pelaku, seperti kasus yang pernah terjadi di Ubud.
Hal senada disampaikan Anggota Komite III DPD RI Perwakilan Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.
Mantan Wali Kota Denpasar ini mengkhawatirkan dampak kasus-kasus tersebut terhadap reputasi pariwisata Bali, mengingat kejadiannya sudah berlangsung berurutan sejak tahun sebelumnya – mulai dari modus penembakan pada 2025, mutilasi, hingga pembunuhan WNA Belanda di Kerobokan.
"Keamanan adalah faktor utama kenyamanan wisatawan. Terlihat ada celah kelemahan dalam pengamanan pariwisata Bali yang dimanfaatkan pelaku," ujarnya.
Rai Mantra menyoroti kasus WNA Tiongkok yang dirudapaksa di Kuta Selatan dan mengusulkan pembuatan sistem emergency call untuk mempercepat penanganan.
Ia juga menyarankan adanya jasa pelayanan antar bagi wisatawan yang berada dalam kondisi kurang sehat di tempat hiburan.
"Berdasarkan pemberitaan, kasusnya sering disebabkan oleh sindikat transnasional dengan motif ekonomi, pemerasan, hingga konflik bisnis. Pelaku profesional bahkan menyamar sebagai turis karena celah pengawasan yang masih terbuka," tambahnya.
Begitu juga dengan Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih.
Politisi dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa pencegahan kriminalitas harus dilakukan dengan upaya preventif yang tegas.
Jika tidak ditangani, ekonomi Bali yang bergantung pada pariwisata akan terancam.
"Penindakan dan upaya preventif harus tegas. Jika tidak, Bali akan dianggap sebagai daerah pariwisata yang tidak aman," tegasnya.***
Sumber : Radar Badung