Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dikira Pansus TRAP, Anggota DPRD Bali Dihadang Warga di Karangasem

N
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama.(Istimewa)
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama.(Istimewa)

Advertisement

Komisi I: Kunjungan untuk Aduan dan Aset Provinsi, Bukan Intervensi Putusan Hukum

Radarbadung.jawapos.com— Viral video penolakan kedatangan anggota DPRD Bali di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Selasa (1/9).

Kejadian itu sempat dinarasikan sebagai penolakan terhadap Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP).

Advertisement

Namun Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, meluruskan informasi tersebut.

Kunjungan itu murni tugas Komisi I untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sekaligus pengecekan aset Pemerintah Provinsi Bali.

"Kemarin itu adalah kunjungan dalam daerah Komisi I, menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat. Kita turun ke lapangan untuk menindaklanjuti pengaduan ini," ujar Budiutama, Rabu (3/9).

Advertisement

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan rombongan telah berkoordinasi sebelumnya, menggelar pertemuan awal di Kantor Desa Purwakerti didampingi Perbekel Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

Namun setibanya di lokasi sengketa, rombongan sudah ditunggu pihak-pihak yang bersengketa dan menolak kehadiran mereka. 

"Di sana itu sudah ditunggu oleh pihak-pihak yang mungkin berperkara. Ada memang suruhan dari yang berperkara. Intinya begitu," jelasnya.

Kehadiran I Made Supartha yang juga Ketua Pansus TRAP sempat memicu kesalahpahaman.

Advertisement

Artikel Terkait

Kuasa Hukum Pemilik Lahan Purwakarta: Komisi I DPRD Bali Lampaui Tupoksi, Berisiko Intervensi

Kuasa Hukum Pemilik Lahan Purwakarta: Komisi I DPRD Bali Lampaui Tupoksi, Berisiko Intervensi

Pasca penolakan kunjungan anggota DPRD Bali di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem pada Selasa (1/9), pihak pemilik lahan angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, I Nengah Jimat, keluarga Ramia CS menyatakan

Duh! Anggaran Pendidikan Bali 2027 Dipangkas Rp601 Miliar, Pemprov Berdalih Dana Transfer Berkurang

Duh! Anggaran Pendidikan Bali 2027 Dipangkas Rp601 Miliar, Pemprov Berdalih Dana Transfer Berkurang

Pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp601 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Bali 2027 menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Bali. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan, meski nominalnya menurun,

Tuntut Kenaikan UMP, DPRD dan Pemprov Bali Siap Cari Jalan Tengah

Tuntut Kenaikan UMP, DPRD dan Pemprov Bali Siap Cari Jalan Tengah

Aliansi Semeton Pekerja Bali yang terdiri dari DPD KSPSI, PD Parekraf, PD NIBA Bali, PD SP Bali, dan FSPM Regional Bali mendatangi DPRD Bali, Senin (28/9), menyampaikan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). S

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer