Radarbadung.jawapos.com- Rekaman voice note seorang dokter yang mengungkapkan keterbatasan obat untuk pasien stroke telah beredar viral di grup WhatsApp RSUD Tabanan hingga menyebar ke publik.
Dalam rekaman tersebut, dokter tersebut menyebutkan kekurangan obat penunjang terapi seperti citicolin, yang digunakan untuk menangani stroke, cedera kepala, luka otak, serta gangguan pikun akibat Alzheimer.
Dokter tersebut juga menyampaikan kekhawatirannya, menyebutkan selama 26 tahun bekerja di RSUD Tabanan baru kali ini menghadapi persoalan kurangnya obat.
Informasi ini kemudian diakui oleh manajemen rumah sakit, namun pihaknya menegaskan bahwa keterbatasan tersebut hanya berlaku untuk obat kategori suplemen dalam formularium rumah sakit, bukan obat darurat yang masuk dalam formularium nasional (Fornas).
"Yang tidak tersedia adalah obat bersifat suplemen atau sesuai formularium rumah sakit. Obat darurat atau yang masuk Fornas masih tersedia dan aman digunakan," ujar Direktur RSUD Tabanan dr. Gede Sudiarta, Senin (10/3).
dr. Sudiarta menjelaskan, kekurangan obat suplemen disebabkan oleh tertundanya pencairan klaim BPJS Kesehatan akibat proses peralihan sistem administrasi dari manual ke digital.
Kondisi ini membuat pengadaan obat kepada rekanan sempat terkendala.
"Saat stok mulai menipis, kami sudah melakukan pengadaan, namun sistem menolak karena kondisi keuangan tidak memungkinkan akibat klaim BPJS yang belum cair," tuturnya.
Ia menyebutkan manajemen tengah mempercepat proses penyesuaian data rekam medis pasien dari sistem manual ke digital.
Klaim BPJS sendiri telah mulai dicairkan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.
"Sesuai hasil koordinasi pada 16 Januari 2026, klaim BPJS sudah mulai masuk sehingga proses pengadaan obat kembali dapat berjalan lancar," jelas dr. Sudiarta.
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) murni, RSUD Tabanan juga telah mengajukan bantuan dana sebesar sekitar Rp 60 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menjaga stabilitas operasional.
"Kami berharap subsidi ini dapat terealisasi dalam anggaran perubahan agar ketersediaan obat kembali stabil," imbuhnya.
Wakil Direktur Manajemen Operasional RSUD Tabanan Ni Wayan Primayani menambahkan, keterlambatan pencairan klaim BPJS terjadi selama tiga bulan, mulai Desember 2025 hingga Februari 2026.
Setiap bulan, nilai klaim yang belum cair rata-rata mencapai sekitar Rp 7 miliar.
"Keterlambatan ini murni akibat proses peralihan sistem layanan ke digitalisasi yang membutuhkan penyesuaian administrasi. Tercatat ada sekitar 9.000 berkas klaim yang harus dilengkapi datanya dari sistem manual ke digital," bebernya.
Masalah administrasi ini berdampak pada operasional rumah sakit, termasuk kesejahteraan 952 pegawai dan pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP).
Jasa pelayanan (jaspel) pegawai sejak Januari hingga Februari 2026 juga belum dapat dibayarkan.
Hingga 31 Desember 2025, total utang RSUD Tabanan tercatat lebih dari Rp 36 miliar.
Rinciannya, utang untuk obat mencapai lebih dari Rp 19 miliar dan utang BMHP sekitar Rp 16 miliar, yang merupakan kewajiban dari tahun sebelumnya.
"Hutang ini sudah ada sejak lama dan menumpuk dari tahun ke tahun," pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak