Radarbadung.jawapos.com– Kondisi RSUD Tabanan berada di titik kritis dengan hutang akumulatif untuk obat dan Barang Medis Sekali Pakai (BMHP) mencapai lebih dari Rp 36,4 miliar hingga akhir Desember 2025.
Selain itu, piutang klaim BPJS yang belum terbayar serta masalah ketersediaan obat pun menjadi beban berat, membuat Wakil Ketua DPRD Tabanan I Made Asta Dharma menuntut penyelesaian segera dan menolak menyalahkan BPJS sebagai kambing hitam.
Wakil Direktur Operasional RSUD Tabanan Ni Wayan Primayani mengungkapkan rincian hutang tersebut: Rp 19 miliar lebih untuk obat dan Rp 16,4 miliar lebih untuk BMHP seperti infus sekali pakai, sarung tangan medis, dan masker.
Menurutnya, hutang tersebut muncul akibat klaim BPJS yang ditolak karena dianggap tidak layak, misalnya kasus pasien darurat dengan suhu 39,5 derajat Celcius yang tidak memenuhi syarat klaim yang mengharuskan suhu 40 derajat Celcius untuk RS tipe B.
"Kami tidak mungkin menolak pasien, padahal klaimnya ditolak BPJS. Itulah penyebab hutang terus menumpuk dari tahun ke tahun," jelas Primayani.
Sebagai dampak, RSUD Tabanan telah diblokir oleh beberapa rekanan penyedia obat karena tidak mampu membayar pesanan.
Saat ini, saldo keuangan RSUD hanya mencapai Rp 8,3 miliar lebih untuk obat dan Rp 895 juta untuk BMHP, tanpa adanya dana cadangan sama sekali.
Mengenai piutang klaim BPJS, setiap bulan rata-rata mencapai Rp 7 miliar.
Pengajuan klaim yang diajukan awal bulan biasanya dibayarkan pada bulan berikutnya, dengan tenggang waktu 25 hari untuk verifikasi dan pembenahan berkas jika ada kekurangan.
Asta Dharma dari Fraksi Golkar menilai kondisi RSUD Tabanan harus segera mendapatkan solusi.
Ia menekankan pentingnya transparansi data keuangan dan meminta agar pelayanan obat-obatan yang berkaitan dengan nyawa pasien tidak terabaikan.
"Segera adakan rapat kerja antara eksekutif, RS, DPRD, dan pihak terkait termasuk yang pernah mengangkat masalah ini melalui voice note viral. Jangan sampai BPJS selalu jadi kambing hitam," tegasnya.
Ia juga mengusulkan untuk merombak manajemen dan Direktur RSUD Tabanan, mengingat informasi yang beredar menyebutkan manajemen yang tertutup dan tidak mampu mengelola, hingga membuat RS hampir kolaps.
Selain hutang, persoalan tunjangan jasa pelayanan (Jaspel) karyawan yang belum terbayar juga muncul, dengan alasan tunggakan dari BPJS yang dinilai hanya sebagai dalih.
"RS Nyitdah dan RS pemerintah lain tidak mengalami hal serupa meskipun juga menggunakan sistem rekam medis elektronik. Ini menunjukkan ada masalah lain dalam pengelolaan," pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak