Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buntut Pemecatan, Dua PPPK Buleleng Melawan, Layangan Somasi ke Bupati

F
Penulis: Francelino Junior❯
SOMASI: Kuasa Hukum GA dan WA, I Wayan Sudarma memperlihatkan surat somasi yang dikirimkan ke bupati Buleleng.
SOMASI: Kuasa Hukum GA dan WA, I Wayan Sudarma memperlihatkan surat somasi yang dikirimkan ke bupati Buleleng.

Radarbadung.id- Keputusan Pemerintah Kabupaten Buleleng memecat dua oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni GA dan WA, kini berbuntut panjang.


Advertisement

Keduanya, melalui kuasa hukumnya, telah melayangkan somasi atau teguran hukum kepada Bupati Buleleng.

Somasi yang pertama dikirimkan pada Selasa (23/9), dengan nomor 004/LKBH.PERAN/IX/2025 dan 005/LKBH.PERAN/IX/2025.

Poin utama dalam somasi tersebut yakni Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang menjadi dasar pemberhentian dua oknum PPPK yang bertugas di Sekretariat DPRD Buleleng. 

Di dalam SK tersebut, disebutkan pada 9 Juli 2025 kalau GA dan WA telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 ayat (5) huruf b pada Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025.

Poin lainnya yang menjadi sorotan, frasa pada tanggal 9 Juli 2025 telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 ayat (5) huruf b pada Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025.

”Frasa tersebut jelas mengandung unsur tuduhan, yang ditujukan kepada klien kami, sehingga patut dibuktikan secara hukum,” ujar Kuasa Hukum GA dan WA, I Wayan Sudarma.

Maka dari itu, melalui somasi pertama ini, pihaknya meminta bupati Buleleng untuk membuktikan tuduhan yang diarahkan kepada GA dan WA. Batas waktunya adalah tujuh hari, terhitung sejak tanggal somasi pertama diterima. 

Jawaban atas somasi itu pun menjadi langkah penting GA dan WA melalui kuasa hukumnya, untuk menentukan langkah-langkah berikutnya, yang akan ditempuh. 

 ”Apabila hingga batas waktu tersebut, bupati tidak membuktikan tuduhan, langkah hukum kami ambil, baik secara pidana maupun perdata,” tegas Sudarma. ***

 

SINERGI: Ketua Posyandu Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi menghadiri Rakornas Posyandu 2025 di Grand Mercure Ancol, Jakarta, Senin (22/9).
SINERGI: Ketua Posyandu Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi menghadiri Rakornas Posyandu 2025 di Grand Mercure Ancol, Jakarta, Senin (22/9).

TANGGUH: Performa salah satu produk ASUS Expert Series yang dirancang tangguh, ringan, dan aman.
TANGGUH: Performa salah satu produk ASUS Expert Series yang dirancang tangguh, ringan, dan aman.

Advertisement
Editor : Made Dwija Putera
Sumber : Radarbadung.jawapos.com

Artikel Terkait

Kasus Sabu 280 Gram, Oknum PPPK Pemkab Tabanan Mulai Jalani Sidang di PN

Kasus Sabu 280 Gram, Oknum PPPK Pemkab Tabanan Mulai Jalani Sidang di PN

Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang menyeret seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Tabanan, I Gede Budi Berata Yasa alias Sepler (32), kini telah bergulir di

Sekda Karangasem Sidak 3 OPD: Disiplin Tak Cukup Hadir, Kinerja Diukur Hasil Kerja

Sekda Karangasem Sidak 3 OPD: Disiplin Tak Cukup Hadir, Kinerja Diukur Hasil Kerja

Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem I Ketut Sedana Merta melakukan inspeksi mendadak ke tiga Organisasi Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; serta Dinas

Dewan Sebut Status PPPK Separuh Waktu Sama dengan Perbudakan, Desak Pemerintah Hapus Batas Usia

Dewan Sebut Status PPPK Separuh Waktu Sama dengan Perbudakan, Desak Pemerintah Hapus Batas Usia

Kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu disambut positif oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana. Ia menilai kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer