Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Duh! Anggaran Pendidikan Bali 2027 Dipangkas Rp601 Miliar, Pemprov Berdalih Dana Transfer Berkurang

N
Sidang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack) dan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Senin (26/10) kemarin. (Foto Ni Kadek Novi)
Sidang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack) dan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Senin (26/10) kemarin. (Foto Ni Kadek Novi)

Advertisement

Dewan Soroti Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur Bali

Radarbadung.jawapos.com – Pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp601 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Bali 2027 menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Bali.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan, meski nominalnya menurun, alokasi pendidikan tetap berada di atas ketentuan minimal 20 persen dari total APBD.

Advertisement

Berdasarkan rancangan anggaran yang dibahas, pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali turun dari sekitar Rp1,9 triliun pada 2026 menjadi Rp1,3 triliun pada 2027.

Secara persentase, alokasi pendidikan disebut masih mencapai 21,68 persen.

Namun, penurunan nominal tersebut memunculkan pertanyaan dari kalangan legislatif.

Advertisement

Fraksi-fraksi juga menyoroti berkurangnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Wakil Ketua Fraksi NasDem-Demokrat DPRD Bali I Komang Wirawan mempertanyakan alasan penurunan anggaran yang disebut sebagai bagian dari evaluasi dan efisiensi.

Menurut dia, jika efisiensi tersebut memang diperlukan, pemerintah semestinya telah memperhitungkannya ketika menyusun perubahan APBD 2026.

“Berarti ada pembiaran terjadinya kebocoran yang berakibat terjadinya defisit anggaran yang harus ditutup dengan pinjaman daerah,” kata Wirawan saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna DPRD Bali, Senin (26/10).

Advertisement

Artikel Terkait

Tuntut Kenaikan UMP, DPRD dan Pemprov Bali Siap Cari Jalan Tengah

Tuntut Kenaikan UMP, DPRD dan Pemprov Bali Siap Cari Jalan Tengah

Aliansi Semeton Pekerja Bali yang terdiri dari DPD KSPSI, PD Parekraf, PD NIBA Bali, PD SP Bali, dan FSPM Regional Bali mendatangi DPRD Bali, Senin (28/9), menyampaikan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). S

Enam Kali Masukkan Pinjaman, Defisit Membengkak, Fraksi Minta Koster Jelaskan Secara Terbuka

Enam Kali Masukkan Pinjaman, Defisit Membengkak, Fraksi Minta Koster Jelaskan Secara Terbuka

Pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 menjadi sorotan tajam Fraksi Gabungan Gerindra–PSI DPRD Bali. Defisit naik dari Rp679,93 miliar menjadi Rp842,59 miliar atau naik 23,92

Rawan Bencana, Anggaran Kebencanaan Bali Jauh dari Ideal

Rawan Bencana, Anggaran Kebencanaan Bali Jauh dari Ideal

Keterbatasan anggaran kebencanaan menjadi sorotan serius, baik di tingkat pusat maupun daerah. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti anggaran kebencanaan nasional 2026 yang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer