Berikut Daftar Sementara Aparatur Desa yang Lulus PPPK di Subulussalam

Radarbadung.jawapos.com- Sebanyak 13 aparatur desa di Kota Subulussalam berhasil dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada seleksi yang dilaksanakan tahun 2024.
Data sementara ini merupakan hasil inventarisasi yang dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Subulussalam, Kamis (16/10/2025).
Salah satu aparatur yang lulus berasal dari Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, yang diketahui merupakan lulusan dari formasi guru.
Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi para aparatur desa yang berhasil ini telah diterbitkan pada bulan April 2024 lalu.
Data sementara yang dihimpun menunjukkan bahwa ke-13 aparatur desa yang lolos seleksi PPPK ini tersebar di lima kecamatan di Kota Subulussalam.
Setiap surat keterangan kelulusan telah dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Kota Subulussalam dengan ditandatangani oleh kepala desa setempat.
Meskipun sudah mencapai 13 orang, jumlah ini masih bersifat sementara dan diperkirakan akan bertambah, mengingat proses pendataan di beberapa kecamatan masih berlangsung hingga saat ini.
Beberapa camat menyatakan bahwa mereka masih terus melakukan inventarisasi untuk memastikan data lengkap.
Berikut Daftar Sementara Aparatur Desa yang Lulus PPPK: Kecamatan Penanggalan (Dasan Raja: Santi Rida Ujung); Kecamatan Sultan Daulat (Cipar-Pari Timur: Candra, Harianto); Kecamatan Longkib (Lae Saga: Rudi Fajri, Diah Nursinta; Rantau Panjang: Nur Wahid Ali; Darul Aman: Sabri, Marwanudin, Neno Haryadi); Kecamatan Rundeng (Lae Pemualan: Rahmat Fajri Rao; Belukur Makmur: M. Yahya); Kecamatan Simpang Kiri (Subulussalam Selatan: Rido Mahyuni, Anhar Nawawi).
Satu hal yang pasti, kelulusan para aparatur desa ini diyakini akan memperkuat formasi pegawai pemerintah, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik.
Sementara, kekosongan jabatan di desa akan segera diatasi sesuai peraturan yang berlaku.
Sebelumnya Wali Kota Subulussalam, Hajj Rasyid Bancin atau biasa disapa HRB, telah mengeluarkan kebijakan tegas terkait status aparatur desa yang berhasil lulus PPPK.
Seluruh aparatur desa yang kini berstatus PPPK wajib segera mengundurkan diri dari jabatan semula di pemerintahan desa.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 140/52025 tentang Penataan Status Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang diangkat sebagai PPPK. SE ini diterbitkan pada Senin, 29 September 2025 lalu.***



